Berisi kumpulan gagasan yang bertujuan memberikan alternatif solusi bagi perbaikan hukum perburuhan di Indonesia yang berkeadilan yang terdiri atas tiga gagasan. Satu, negara hadir dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan produktivitas, berisi tentang perlunya merumuskan substansi dan prosedur fungsi pemerintah dalam aturan hukum perburuhan yang tepat, melalui kritik terhadap aturan pekerja migran Indonesia, gerakan buruh, serta sumber daya alam. Dua, framework sistim hubungan kerja di era revolusi 4.0 yang berkeadilan melalui pengaturan status pekerja berdasarkan sistim kerjanya, upah dan CSR. Tiga, framework quasi peradilan dalam peradilan buruh yang berkeadilan melalui litigasi dan non litigasi, serta peran aktif pegawai disnaker.