Setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana perpajakan dirumuskan dalam undang-undang. Perumusan tindak pidana perpajakan terutama terdapat dalam undang-undang yang mengatur hukum pajak formal yaitu UU No. 28 Tahun 2007. Sumber lainnya ialah perumusan dalam KUHP sendiri, yang juga memuat perumusan umum tindak pidana seperti pemerasan, penyuapan, dan penipuan.