Adanya ketentuan pajak harus berdasarkan Undang-Undang maka pajak dipungut dengan persetujuan dari rakyat melalui wakilnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, pajak bukan pemaksaan yang dibebankan kepada rakyat melainkan kehendak dari rakyat. Sehubungan dengan itu dicantumkanlah dasar hukum pajak dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen yaitu pajak dan pungutan yang lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.