Gerakan pemberantasan tindak pidana korupsi sudah bergulir sejak reformasi 1998. Berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan. Dalam substansi hukum, dibuat berbagai peraturan perundang-undangan dan ratifikasi konvensi internasional. Dalam kelembagaan, dibentuk lembaga pelaksana dan pendukung pemberantasan tidak pidana korupsi, misalnya KPK, PPATK, serta LPSK dan pembentukan peradilan khusus tidak pidana korupsi. Belum lagi berbagai lembaga pengawasan di internal pemerintahan yang sudah demikian banyak terbentuk.