Gerakan reformasi yang terjadi di NKRI menuntut terjadinya perubahan peraturan dan kebijakan yang bersifat nasional, dimulai dari amandemen UUD 1945. Sejak 1999 sampai dengan amandemen keempat tahun 2002, amandemen UUD 945 secara otomatis merekonstruksikan semua peraturan lembaga-lembaga negara, baik di peraturan pusat maupun di daerah itu.