Pengertian Hukum Acara Pidana menurut penulis adalah serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran materiel perkara pidana dengan proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak individu) menurut sistem yang telah ditentukan.
Konsideran huruf cKUHAP menegaskan, bahwa pembangunan hukum nasional di bidang Hukum Acara Pidana supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggara negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadi motivasi bagi penulis untuk memberi manfaat dalam proses pembangunan di bidang Hukum Acara Pidana.

Pembahasan dalam buku ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang bar, misalnya UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No.22 Tahun 2022 tentang Grasi, PP No.92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tentang Perluasan Kewenangan Pra-Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.4 Tahun tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra-Peradilan.
Topik penting yang dibahas dalam buku ini antara lain :
- Pengertian, Fungsi, Tujuan, Sumber dasar, asas, dan penafsiran Hukum Acara Pidana, dan Proses Penyusunan KUHAP.
- Tersangka, terdakwa, serta terpidana dan hak-haknya.
- Awal Proses Hukum Acara Pidana, Penyelidik, Penyidik. dan Wewenangnya, penuntut umum dan wewenangnya, penasihat hukum/advokat dan bantuan hukum, dan upaya paksa.
- Pra- Penuntutan dan surat dakwaan, pra-peradilan dan contoh kasus, ganti kerugian dan rehabilitasi, sengketa wewenang mengadili, pembuktian, dan upaya hukum.