Hukum Kesehatan Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Indonesia

Buku ini ditulis dari hasil penelitian mendalam para akademisi yang mendalami hukum kesehatan dan pemasyarakatan. Tulisan ini akan dapat memperkaya ilmu hukum Penitensier Recht yang masih langka dalam khazanah ilmu hukum, bagus dibaca juga oleh para penyidik, sipir , hakim, kepolisian, disamping untuk perguruan tinggi baik dosen dan mahasiswa. Diharapkan buku ini juga menambah khazanah untuk hukum kesehatan.

Dr H. Martin Roestamy S.H M.H
Setiap warga negara berharga memiliki aset dan hak kesehatan tanpa terkecuali dan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang terisolir dari lingkungan masayarakat. Dengan kesehatan yang mereka miliki dan lindungi sehingga mereka mampu menjalani pembinaan, dan menuntaskan masalah hukumnya dengan baik. Namun jika mereka dalam keadaan sakit beban mereka bertambah bukan hanya Negara tapi juga warga tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, dimana harus memulihkan kesehatannya sambil proses hukum dan pemulihan nama baik mereka. Semoga buku ini bisa bermanfaat untuk bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Drs. M.E. Sudrajat., M.Si (Pemerhati Lingkungan Strategis)
Salah satu hak narapidana terdapat didalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yakni mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak. Setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, yang mana pada setiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Buku tentang Hukum Kesehatan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di indonesia yang ditulis oleh Endeh Suhartini, Martin Roestamy dan Ani Yumarni, Sangat penting memberikan pelayanan kesehatan yang layak terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan Indonesia
Kompol. A. Ahmad Faisal Pasaribu