Pilkada langsung serentak menjadi materi pokok bahasan buku ajar ini. Fokusnya adalah untuk mendesain model, merumuskan kerangka kebijakan, dan mengaitkannya dengan sinkronisasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Pilkada di 542 daerah (34 provinsi, 93 kota dan 415 kabupaten) selama ini berjalan secara parsial/sendiri-sendiri dan terpisah/berserakan satu sama lain. Oleh karena itu perlu menata ulang penyelenggaraan pilkada dengan mendesain model pilkada serentak sebagai solusi alternatif untuk mensinkronisasikan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Model pilkada yang cocok untuk Indonesia adalah pilkada serentak nasional. Dalam model ini, pilkada serentak diselenggarakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah 542 daerah (34 provinsi, 93 kota dan 415 kabupaten) secara bersamaan pada satu hari dan pada waktu yang sama diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan model pilkada serentak nasional, diperlukan kebijakan untuk menata ulang, mensinkronisasikan dan mengkodifikasikan undang-undang pemilu, didalamnya termasuk pengaturan pilkada. Agar mendukung penyelenggaraan pilkada serentak nasional, pengaturan tersebut difkuskan untuk mensinkronisasikan konten teknis dan tata kelola pilkada.

Buku ajar ini bermanfaat bagi mahasiswa yang mempelajari tentang kepemiluan, politisi, legislatoor birokrat pemerintahan, penyelenggara pemilu, dan mereka yang berminat dengan pengkajian masalah-masalah pilkada.