perubahan ketiga UUD 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman. Norma konstitusional ini membawa pesan mengenai inde pendensi peradilan yang dapat dimaknai sebagai segenap karadaan atau kondisi yang menopang sikap butin hakim yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi dan mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses peradilan. Problematika tentang keterbelengguan independensi inilah yang selama ini disinyalir menjadi pemicu kergaduhum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, yang kemudian kerap m cederai dan bahkan mengoyak rasa keadilan masyarakat.Buku ini dimaksudkan untuk mengupas isu-isu yang berhubungan dengansistem peradilan di Indonesia, baik dalam teori maupun praktik. Melalui buku ini pembaca akan disuguhkan berbagai materi yang diawali denga pembahasan mengenai konsep dan implementasi rule of law, independensi pengadilan, dan peradilan informal. Kemudian dilanjutkan dengan materi mengenai putusan pengadilan dan pengaruhnya terhadap sektor nonbukum peranan pengadilan dalam pembangunan ekonomi, pengadilan dan politik nondemokratis. Selain itu juga dibahas mengenai isu separasi TNI-Polri Mahkamah Konstitusi dan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang rekrutmen hakim, serta peradilan khusus dan hakim ad hoc.Di dalamnya disajikan pula telaah teoretis dan perbandingan hukum dalam isu-isu yang berhubungan dengan sistem peradilan. Walaupun lokaus utamanya di Indonesia, tetapi uraiannya juga dikuti dengan pengalaman dan praktik di negara lain sebagai referensi pembanding. Dengan penyajian yang komprehensif tersebut, diharapkan buku ini mampu menjadi sekotak wacana untuk menjadi rintisan referensi guna mendorong karya-karya identik di masa-masa yang akan datang