Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 serang Gta Kerja (UU Gopaler) merupakan sebuah Undang dang y ddereen teknik Omnibus Law, san skok penyesalang lang yang digunakan untuk mengganti dan/atau alkan dalas sebuah Uinding Unding, atau untuk menysaur ulang beberapa ketentuan dalam Uinding Solanعل dalam satu Undang-Undang (trmatik). Salah satu latar belakang laberrys LUU Cipuiker dilandanai pemikiran tubes In mush menghadys bertupsi lembraan dan kemudahan dalam berusaha, termank untuk Koperasi dan UMK-M. Sin serpali kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana saat ini terbaya 4.451 peraturas Fenerata Pun 15.965 peraturan Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi menjali hambatan paling utama disampung buntutan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi tidak mendukung pencipesan das pengemilangan usa hahkan cenderung membata Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah steps Gya Kerja yang memerlukan keserfidanan semua pihak yang terkait, dan terhadap lal tersedait perlu menyusun des presetapkan UU Gptaker dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang selaas-luanya bagi naya loslovesa secara merata di seluruh wilayah Negara Republik ladonesia dalam rangka memen bak atas peryglidapun yang layak UU Ciptaker mencakup yang terkait dengan peningkatan ekostem investasi dan kegiatan berusalu; peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja kemalalun, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M; dan d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional Lahirnya UU Gptaker akan membawa implikasi terhadap berbugsi hiding, dah satunya bilang pengembayan hukum properti sebagai salalı satu bidang yang ikut menjadi bagian harmonii permuras perundang-undangan guna merelukung penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, kiranya menjadi penting agar semua pihak mengetahui materi suatan dan rung lingkup yang menjadi pengubahan dalam belicrapa Undang-Undang yang menar mengenai belang properti ini (terutama bidang perumalun). Dengan demikian, adanya sebuah kompilasi Undang-Undang berbentak susunan dalam sato naskah diharapkan akan memudalikan siapapun yang berulak mengetahui dan memahami ini Undang-Undang dalam bidang properti, khususnya perumahan tersebut. Terdapat 3 (tiga) Undang-Undang terkait dengan bidang properti yang diubah oleh UU Ciptaker, terutama yang terkait dengan bidang perumahan, yaitu 1. Urulang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bangunan Gelang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukimas, dan 2. 3. Undang Undang Nomor 20 Talen 2011 tentang Rumals Sosim Ketiga Undang-Undang tersebut yang di dalam buku ini ilituangkan secara utuh dalam satu mekah ketentuan ketentuan yang mengalami perulalan oleh UU Ciptaker Dengan demikian, disuninoys perubahan ketiga Undang-Undang tersebut dalam satu naskah akan memudahkan para pembaca untuk melihat deryean stub perubahan selegamana dimaksud